26 Hari Menjelang Pilpres, KPU Cek Pencetakan Surat Suara
26 Hari Menjelang Pilpres, KPU Cek Pencetakan Surat Suara

26 Hari Menjelang Pilpres, KPU Cek Pencetakan Surat Suara

Surabaya, kpu.go.id- Dua puluh enam hari menjelang pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Waklil Presiden 2014, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman melakukan monitoring jalannya proses pencetakan surat suara ke dua perusahaan percetakan surat suara di Jawa Timur, Sabtu (14/6).

Dalam kunjungannya, Arief Budiman didampingi oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito, beserta Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Muhammad Arbayanto dan Dewita Hayu Shinta.

Dua percetakan yang dikunjungi adalah PT. Temprina Media Grafika, Gresik dan PT. Dharma Anugrah Indah, Surabaya. Keduanya akan memenuhi kebutuhan surat suara untuk Provinsi Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat IX, X, dan XI. Jika berjalan sesuai jadwal, semua kebutuhan surat suara ini akan sampai di setiap Kabupaten/Kota pada 25 Juni mendatang.

Proses pencetakan surat suara di dua tempat itu sudah berjalan lima hari dari sepuluh hari yang dijadwalkan (11-20 Juni 2014). Mengenai proses cetak yang hingga saat ini terus berlangsung, mantan Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur itu yakin proses pencetakan ini dapat tuntas sesuai jadwal.

“Seluruh proses pencetakan surat suara yang saat ini berlangsung akan selesai Minggu (15/6), jadi setiap paket surat suara yang sudah selesai produksi, disortir, packing, dan langsung dikirim sesuai tujuan,” paparnya.

Arief tidak ingin pelaksanaan Pilpres kali ini terhambat karena adanya kendala dalam distribusi logistik.

“Kita (KPU) berharap proses pencetakan dan distribusi surat suara beres sesuai jadwal. Semua kebutuhan logistik mulai dari surat suara, tinta, bantalan, alat coblos, serta kebutuhan lainnya dapat segera dituntaskan, sehingga pelaksanaan Pilpres tidak terganggu karena distribusi logistik.”

Terkait proses distribusi logistik di daerah terpencil yang memerlukan bantuan TNI/Polri, Arief Budiman menyampaikan bahwa KPU akan meminta bantuan instansi terkait, apabila muncul kendala yang sifatnya mendesak.

“Selama tidak ada kendala yang berarti, kami (KPU) akan menjalankannya sendiri. Namun jika muncul kendala darurat, KPU akan meminta bantuan sarana dan prasarana dari TNI/Polri,” tuturnya. (JE/ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

About admin

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Check Also

PELANTIKAN ANGGOTA PPK DAN PPS SE-KOTA JAKARTA TIMUR

Jakarta, 09/03/2018. Ketua KPU Kota Jakarta Timur, pada hari ini melantik calon anggota PPK dan …

Leave a Reply