Keterangan Foto : Perwakilan dari Gerakan Ormas Islam Betawi sedang menyampaikan tuntutannya di ruang Media Center KPU RI, Selasa (24/6)

Gerakan Ormas Islam Betawi Datangi KPU

Jakarta, kpu.go.id- Gerakan Ormas Islam Betawi (Goib) mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat, Selasa (24/6). Selain melakukan orasi, mereka juga mempertunjukkan kesenian khas Betawi, yakni tari ondel-ondel, di depan gerbang KPU RI.

Kabag Hupmas KPU RI, Robby Leo August, dan Kasubbag Hupmas KPU RI, Didi Suhardi, menerima perwakilan Goib untuk berdialog dan menyampaikan tuntutannya di ruang Media Center KPU RI. Koordinator dan Penanggung Jawab Goib, H. Andi M. Soleh mengungkapkan, Goib merupakan gerakan dari warga Jakarta, yang ingin menanyakan kepada KPU mengenai sumpah jabatan dari calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo.

“Beliau dilantik menjadi gubernur dan siap memimpin Jakarta selama lima tahun. Tapi ternyata baru 17 bulan ia sudah mencapreskan diri dalam Pemilu 2014. Memang sesuai peraturan, gubernur boleh mencalonkan diri, tapi karena beliau berjanji kepada masyarakat Jakarta selama lima tahun, dan ini baru 17 bulan, apakah dari pihak KPU sudah menegur? Karena Joko Widodo ini juga milik warga Jakarta. Kami merasa kecewa. Karena banyak perubahan di Jakarta yang belum tuntas tapi dia tinggalkan. Yang saya tuntut di sini terkait sumpah jabatan,” papar Andi M. Soleh.

Perwakilan Goib lainnya, Amir Hamzah, ingin KPU menjelaskan status calon presiden Joko Widodo. “Selama ini masyarakat Jakarta tahu bahwa Jokowi cuti dari jabatan Gubernur.  Tapi informasi yang saya terima dan saya kira itu benar, Jokowi diberhentikan sementara dari jabatan sebagai gubernur. Benar atau tidak, kami ingin mendapat penjelasan dari  KPU,” ungkap Amir Hamzah.

Ia menambahkan, pada Pasal 6 UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menegaskan bahwa gubernur, wakil gubernur, walikota, wakil walikota yang mau nyapres itu minta izin pada Presiden. “Pertanyaan mendasar, gubernur itu pejabat negara apa bukan? Menurut pendapat kami, ada PP nomor 11 tahun 2010 yang kemudian diubah menjadi PP nomor 23 tahun 2011 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah. Karena gubernur berwenang mewakili presiden di wilayah provinsi, maka dia pejabat negara. Ini berarti Jokowi wajib mundur. Selanjutnya, UU melarang pejabat negara melanggar sumpah jabatannya. Bisa diperiksa pada UU nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 8,” paparnya.

Menanggapai hal itu, Robby Leo August menyampaikan terimakasih pada Goib atas berbagai saran dan masukannya. Ia menyatakan telah menangkap maksud dari apa yang Goib sampaikan dan akan segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Ketua beserta Komisioner KPU RI.
“Apa yang bapak-bapak sampaikan, itu terkait ranahnya dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab dari segi peraturan perundang-undangan, posisi dari Pak Jokowi telah mendapat persetujuan, setelah sebelumnya mengajukan sebagai salah satu calon presiden atau yang dicalonkan dalam Pilpres ini.  Jadi secara administrasi, itu tidak ada kendala karena memang dilengkapi surat persetujuan dari Presiden bahwa yang bersangkutan mengajukan cuti untuk menjadi salah satu kandidat di Pilpres ini,” jelas Robby.

Sampai saat ini, lanjut Robby, dari Biro terkait juga belum menginformasikan kepada kami bahwa secara administrasi Joko Widodo terindikasi melanggar aturan. “Namun apa yang bapak-bapak sampaikan akan kami telusuri kembali. Kami akan melaporkan kepada bapak ibu bagaimana hasilnya. Namun hingga saat ini, memang belum ada. Proses masih berjalan, kampanye juga berjalan. Dan memang dari segi administrasi, setelah melalui verifikasi tidak ada pelanggaran. Selama dari Kemendagri, kemudian dari Presiden memberikan izin secara tertulis untuk menjadi salah satu calon presiden, maka secara administratif itu tidak ada yang menjadi hal yang perlu ditanggapi lebih jauh,” terang Robby.

Begitu juga mengenai status Joko Widodo, apakah diberhentikan atau cuti, juga mengenai realisasi janjinya menjadi Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun, hal itu berada dalam ranah Kemendagri.

Sedangkan Didi Suhardi menerangkan bahwa ada batasan yang perlu dipertegas di sini. Terkait bunyi sumpah jabatan selama lima tahun itu ada di UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Sementara di KPU ini, kita, kalaupun ada tindakan yang mengenakan sanksi adalah pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara Pemilu. Artinya, kita hanya memberikan sanksi yang telah direkomendasikan Bawaslu dan disidang oleh DKPP. Kalau tentang Joko Widodo yang telah disumpah, yang mengambil sumpahnya juga adalah Presiden melalui Kemendagri, maka ranah pelanggarannya ada di sana. Jadi, gubernur, bupati, walikota itu ranahnya pemerintah. Apalagi sudah dilantik, kita tidak bisa serta merta mengenakan sanksi kepada yang bersangkutan. Apalagi pelanggaran UU itu butuh pengadilan tersendiri. Karena di sini (KPU), ranahnya hanya menangani pelanggaran terkait kode etik Pemilu,” papar Didi.

Namun yang jelas, KPU menampung masukan dan apa yang disampaikan Goib untuk selanjutnya disampaikan pada Biro Hukum yang menangani masalah ini. “Karena yang menjadi subtansi masalah yang bapak ibu sampaikan ini adalah masalah peraturan. Kami akan kroscek kembali, apakah peraturan tersebut bertentangan secara administrasi yang telah diajukan oleh Jokowi sebagai calon presiden bersama partai koalisinya, adakah pelanggaran-pelanggaran yang signifikan di sana, nanti akan kami informasikan,” pungkas Robby. (bow/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

About admin

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Check Also

KPU MEMBUKA REKRUITMEN ANGGOTA PPK DAN PPS PEMILU 2019

Jakarta (19/1/2018), Melalui Surat Edaran 80 /PP.05-SD/31/Prov/I/2018 tertanggal 18 Januari 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi …

Leave a Reply