KPU Kota Jakarta Timur menggelar Sosialisasi tahapan Pemilu 2019

Jakarta (10/10/2017), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi tahapan pemilu tahun 2019 dengan balutan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang para Stakeholder di kota Jakarta Timur. Acara dilaksanakan di Hotel Maxone- Pulogadung, dimulai pada pukul 09.30 WIB yang dibuka secara langsung oleh Nurdin selaku ketua KPU Kota Jakarta Timur. Hadir dalam acara ini sebagai narasumber adalah Kompol H. Sapto Wardoyo Wakasat Intel dari Polres Metro Jakarta Timur, Eveline Sianipar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta Marhadi dari Panwaslu Kota Jakarta Timur. Sedangkan hadir tamu kehormatan adalah Bapak Sumarno, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.

Dalam arahannya, sumarno mengingatkan perlunya kehati-hatian kecermatan dalam melaksanakan tahapan demi tahapan, mengingat bahwa undang-undang pemilu 2019 sebagai acuan  pelaksanaan adalah undang-undang yang baru disahkan sehingga masih rawan dengan berbagai ketidak sempurnaan. Turut memberikan paparan, Deden Fachruddin RD selaku divisi sosialisasi dari KPU Kota Jakarta Timur memberikan gambaran tahapan terkait tahapan yang sedang dilaksanakan oleh KPU Jakarta Timur dan tahapan yang akan dilaksanakan tahun depan sesuai dengan UU dan PKPU tentang Tahapan, Perencaan serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemilu tahun 2019 .

Sementara  itu marhadi dari Panwaslu Kota Jakarta Timur dalam paparannya menyinggung tentang peran Bawaslu baik dari tingkat RI, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun pengawas di tingkat KPPS. Mengacu pada Undang-Undang Pemilu memang peran pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara maupun kontestan pemilu menjadi domain utama dari Bawaslu. Narasumber ke-dua dari Polres Metro Jakarta Timur menyatakan kesiapan dari personel kepolisian RI dalam menyongsong pemilu 2019. Berbagai pelanggaran yang perlu diantisipasi sebagaimana yang terjadi pada proses pemilu Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu sebagai bahan evaluasi dan persiapan kedepan. “salah satu contoh pelanggaran potensial yang mungkin terjadi adalah dengan menggunakan media sosial, yang sampai saat ini belum ada aturan baku untuk menindaknya” demikian ungkap Kompol Sapto Wardoyo. Sementara narasumber dari Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh Eveline Sianipar mengungkapkan kesiapannya dalam rangka menindaklanjuti apabila ada rekemondasi dari dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu.

 

FGD dan sosialisasi ini berlangsung sangat interaktive dan hidup dengan komunikasi  dua arah antara narasumber dan undangan yang dihadiri antara lain pejabat dari kesbangpol Jakarta Timur, Sudin Sosial dan kepala panti asuhan, Pejabat dari Lapas dan Rutan Cipinang serta pejabat dari Lapas dan Rutan wanita Pondok bambu. (red).

About admin

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Check Also

PKS Resmi Mendaftar ke KPU Untuk Ikuti Pemilu 2019

Jakarta, kpu.go.id – Melalui Sekretaris Jenderal, Mustafa Kamal dan beberapa pengurus, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara …

Leave a Reply