Keterangan Foto : Komisioner KPU RI, Juri Ardiantoro, tengah membacakan klarifikasi terkait pemungutan suara di Hongkong.

Penjelasan KPU atas Pemungutan Suara di Hongkong

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin (7/7) malam, menggelar konferensi pers terkait kericuhan yang terjadi dalam pemungutan suara di Victoria Park, Hongkong, Minggu (6/7) lalu. Konferensi pers ini dihadiri oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan seluruh Komisioner KPU RI serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad.

Melalui kesempatan ini, KPU menjelaskan menyangkut apa yang menjadi diskusi publik dan mencermati dinamika yang terjadi dalam proses pemungutan suara di luar negeri, khususnya, yang terjadi di Victoria Park, Hongkong. “Sebagaimana keterangan saya pagi tadi, kami akan menggelar kembali keterangan kepada publik, setelah delegasi dari KPU dan ditambah lagi delegasi Bawaslu kembali ke tanah air,” ujar Ketua KPU.

Dua delegasi KPU yang dimaksud ialah Komisioner KPU, Sigit Pamungkas dan Juri Ardiantoro. Keduanya, pada saat yang sama bertemu Ketua Bawaslu, Muhammad, di Victoria Park, dalam rangka memantau sekaligus memberi pendampingan supervisi pemungutan suara di Hongkong.

“Pada saat kejadian, ketiga beliau-beliau ini kebetulan berada di lokasi yang sama. Tentu sangat layak kita beri kesempatan untuk memberi keterangan, apa sesungguhnya yang terjadi pada saat proses pemungutan itu berlangsung, dari sejak dibuka sampai tutup. Dan apa yang terjadi dalam dinamika pelayanan petugas KPPS LN di lokasi tersebut,” ujar Ketua KPU.

Sementara itu, Juri Ardiantoro mengungkapkan,  benar bahwa ia adalah salah satu orang yang hadir di Victoria Park, tempat PPLN Hongkong melaksanakan proses pemungutan suara. “Kami mencermati betul apa yang berkembang di masyarakat, dan kami perlu mengklarifikasi tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Sehingga keterangan ini menjadi keterangan resmi kami secara kelembagaan terkait dengan kejadian pada pemungutan suara di Hongkong,” terang Juri.

Ia kemudian membacakan enam poin penjelasan dan klarifikasi KPU terkait pemungutan suara di Hongkong. Pertama, dari penjelasan PPLN/KPPSLN/KONJEN/Panwas Pemilu LN bahwa PPLN dan KPPSLN Hongkong telah melaksanakan seluruh prosedur pemungutan suara sebagaimana diatur dalam peraturan KPU.

Kedua, PPLN telah menyebarkan undangan/pemberitahuan memilih kepada WNI di Hongkong untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 6 Juni 2014.

Ketiga, benar ada protes dari beberapa WNI di Hongkong yang merasa/mengaku belum menggunakan hak pilih tapi mereka datang setelah TPSLN ditutup pada pukul 17.06 waktu setempat, saat dimana antrian pemilih sudah tidak ada lagi (dibuktikan dengan gambar dan video). Dengan demikian, sesuai peraturan KPU mereka tidak dapat difasilitasi.

Keempat, terhadap tuduhan yang marak di media sosial, yang menyatakan bahwa ada oknum PPLN, atau oknum Konsulat Jenderal, atau oknum anggota KPU RI, yang menyatakan bahwa mereka akan mengakomodasi pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan syarat memilih calon pasangan tertentu, adalah tidak benar dan tidak ada fakta yang mendukung sama sekali.

Kelima, terkait dengan berbagai gambar dan video yang diasosiasikan ada komisioner KPU yang menyatakan bahwa kesempatan memilih akan dibuka dengan syarat mendukung pasangan calon tertentu adalah tidak benar. Antara protes untuk bisa menggunakan hak pilih bagi mereka yang belum menggunakan hak pilih dan tuduhan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu merupakan dua hal yang berbeda dan sama sekali tidak berkaitan. Gambar dan video yang menampilkan komisioner KPU (dan Bawaslu) sedang dikerumuni oleh pemprotes adalah gambar pemprotes sedang minta kejelasan apakah mereka akan diberi hak untuk memilih atau tidak, bukan karena komisioner dituduh berpihak pada salah satu calon.

Dan keenam, KPU dan seluruh penyelenggara pemilu termasuk penyelenggara di luar negeri, sejak awal bertekad untuk bekerja secara profesional, independen, netral, sehingga tidak terkait dengan kepentingan pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Selanjutnya, Komisioner KPU Sigit Pamungkas, menerangkan kejadian tersebut dengan memutar video kisruh pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Victoria Park. Dalam video itu, seorang perempuan mengatakan bahwa ada panitia yang akan membuka TPS dengan syarat memilih calon pasangan tertentu. Ia juga mengatakan bahwa syarat tersebut dilontarkan oleh seorang perempuan yang merupakan salah satu panitia pemilihan. “Pakai baju hijau, jilbab, pakai kacamata tas gendongan. Panitia,” kata perempuan tersebut.

Mengomentari berbagai video yang diposting dan beredar di internet, Sigit Pamungkas mengungkapkan, banyak postingan video dan gambar yang diberi judul atu menyatakan, ‘inilah orang yang membuat statemen untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres.’

“Keseluruhan gambar atau video yang diposting itu tidak ada sama sekali yang berhubungan dengan statement yang dimaksudkan oleh publik bahwa ada oknum yang mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu. Keseluruhan gambar dan video itu adalah gambar yang diambil secara acak oleh mereka yang memilih, yang ketika saya di sana, saya sedang berusaha menganggapi apa yang mereka kehendaki dari proses pemilu di Hongkong. Jadi gambar-gambar itu adalah dalam kaitan saya memberikan penjelasan,” papar Sigit.

Ketika ada seorang yang menyatakan bahwa ada oknum penyelenggara pemilu yang menyatakan TPS akan dibuka kembali asal memilih calon tertentu, Sigit menanyakan siapa orangnya, seperti apa ciri-cirinya, dan segera tangkap orang tersebut bersama-sama. “Tapi dari mereka yang menyampaikan itu tidak ada yang bisa menunjukkan orangnya siapa, dan buktinya. Saya mengatakan mari kita tangkap bersama-sama kalau ada orangnya,” kata Sigit.

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Muhammad, yang juga menyaksikan langsung kondisi, situasi, dan kejadian di Victoria Park menyatakan bahwa PPLN Hongkong telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang ada. “Teman-teman PPLN sudah sesuai surat yang diedarkan sebelumnya bahwa TPS ini akan dibuka dari pukul 09.00-17.00, itu sudah sebagaimana adanya. Proses ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi Peraturan KPU dan menurut kami apa yang diberitakan itu melebih-lebihkan, tidak sesuai fakta,” tegas Muhammad. (bow/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

About admin

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Check Also

PDI-P, Golkar, Gerindra dan PAN akhirnya lolos pendaftaran untuk Kota Jakarta Timur

Jakarta, (17/10/2107), Partai-partai “besar” akhirnya lolos dihari terakhir pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun …

Leave a Reply