PKS Resmi Mendaftar ke KPU Untuk Ikuti Pemilu 2019

Jakarta, kpu.go.id – Melalui Sekretaris Jenderal, Mustafa Kamal dan beberapa pengurus, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi melakukan pendaftaran sebagai partai politik (parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta, Sabtu (14/10).
 
Dalam pernyataan persnya, usai diterima oleh Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari dan Pramono Ubaid Tanthowi di ruang sidang utama KPU RI, Ia mengatakan PKS siap dilakukan pemeriksaan sebagai syarat pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019.
 
“Berkas yang kita kumpulkan hari ini dengan sekian kontainer berwarna hijau itu adalah berbagai persyaratan yang ditentukan oleh KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingat provinsi, kabupaten/kota. Dan kita sudah siap untuk dilakukan verifikasi berkas,” katanya.
 
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa PKS mendukung penerapan undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, Kamal mengapresiasi KPU yang telah menginisiasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
 
“Kita juga mendukung undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana seluruh kegiatan partai, personil, struktur dan hal-hal yang perlu diketahui publik itu disiarkan secara terbuka. Karenanya kita memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Komisi Pemilihan Umum yang sudah bisa melakukan inovasi dengan membangun sistem IT yang disebut Sipol,” papar Kamal.
 
Terkait penggunaan Sipol, Kamal mengatakan bahwa PKS merasa sistem tersebut cukup memadai dan dapat digunakan dengan baik.
 
“Sipol ini satu inovasi yang sudah pernah dilakukan. KPU periode lalu juga sudah ada, dan kelihatan KPU telah melakukan pembelajaran. Meskipun harus ada penyesuaian-penyesuaian, pada prinsipnya kami di PKS merasa cukup memadai dan kita bisa gunakan dengan baik,” lanjutnya.
 
Sebagai masukan, Kamal menyarankan agar KPU dapat membangun Sipol secara utuh, mempersiapkan sistem pengamanan untuk menjamin data yang ada di dalamnya, serta dapat menyusun kebijakan mengenai daerah yang kesulitan mengakses Sipol.
 
“KPU perlu bijak, tidak hanya membangun sistem IT nya sendiri tetapi juga bagaimana networking-nya. Utuh melihat implementasinya di lapangan. Selebihnya kita menilai sistem IT ini sudah cukup bagus, dan harus ada jaminan dari KPU agar tidak ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar,” pungkasnya. (rap/red. FOTO KPU/ieam/Hupmas)

About admin

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Check Also

Partai Berkarya, PKS dan Partai Golkar resmi mendaftar di KPU Kota Jakarta Timur

Jakarta (16/10/2017), Di hari terakhir pendaftaran Partai Politik sampai dengan pukul 16.30 WIB partai Berkarya, …

Leave a Reply